Jumat, 13 Maret 2015

PEREKONOMIAN SAP 4



BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Masalah penduduk bukan hanya masalah tingkat pertumbuhan yang akhirnya bermuara pada jumlah penduduk keseluruhan, melainkan lebih dari itu, yakni juga menyangkut kepentingan pembangunan serta kesejahteraannya.  Pertambahan penduduk Indonesia yang sekarang ini sekitar 1,2 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 2,5 sampai 3 juta orang per tahun menimbulkan aneka masalah yang serius bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan persebaran penduduk secara geografis sejak dahulu hingga sekarang adalah persebaran atau distribusi penduduk yang tidak merata antara Jawa dan luar Jawa. Penyebab utamanya adalah keadaan tanah dan lingkungan yang kurang mendukung bagi kehidupan penduduk secara layak. Ditambah lagi, dengan kebijakan pembangunan di era Orde Baru yang terpusat di pulau Jawa, yang menyebabkan banyak penduduk yang tinggal di luar pulau Jawa bermigrasi dan menetap di pulau Jawa. Ini menyebabkan kepadatan pulau Jawa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk di pulau-pulau lain.
Tujuan
1.      Apa yang dimaksud Masalah Penduduk
2.      Apa yang dimaksud Struktur Penduduk Indonesia
3.      Apa yang dimaksud Pengertian Pengangguran
4.      Apa yang dimaksud Masalah Distribusi Dan Perpindahan Penduduk
Manfaat
1.      Untuk Mengetahui Masalah Penduduk
2.      Untuk Mengetahui Struktur Penduduk Indonesia
3.      Untuk Mengetahui Pengertian Pengangguran
4.      Untuk Mengetahui Masalah Distribusi Dan Perpindahan Pendudukan

BAB II
PEMBAHASAN

4.1     MASALAH PENDUDUK
Masalah penduduk bukan hanya masalah tingkat pertumbuhan yang akhirnya bermuara pada jumlah penduduk keseluruhan, melainkan lebih dari itu, yakni juga menyangkut kepentingan pembangunan serta kesejahteraannya.  Pertambahan penduduk Indonesia yang sekarang ini sekitar 1,2 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 2,5 sampai 3 juta orang per tahun menimbulkan aneka masalah yang serius bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.  Masalah yang mungkin muncul adalah perbaikan tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan umum seperti misalnya peningkatan kepercayaan diri, rasa hormat, harga diri, dan kebebasan untuk memilih.  Peningkatan kesejahteraan umum di sini dimaksudkan kalau kita mengingat tujuan dari pada pembangunan ekonomi secara utuh, di mana menyangkut juga harga diri dan kebebasan untuk memilih.  Namun kita hanya memperhatikan masalah yang paling mendasar saja,  antara lain :
1.      Mampukah Indonesia mengatasi masalah kependudukan mengingat jumlah dan penyebaran penduduk yang ada sekarang ini?  Lalu sampai seberapa jauhkan pertambahan penduduk yang telah terjadi.
2.      Apakah yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk peningkatan angkatan kerja yang terjadi di masa mendatang?  Apakah akan tersedia cukup banyak kesempatan kerja untuk mereka atau apakah pemerintah hanya berusaha menjaga agar tingkat pengangguran tidak meningkat, atau membiarkannya begitu saja?
3.      Apa sajakah implikasi dari jumlah penduduk yang besar dan distribusinya yang tidak merata ini terhadap peluang mereka untuk meringankan penderitaan hidupnya? Apakah program transmigrasi dapat memecahkan sebagian dari masalah kependudukan?

4.2     STRUKTUR PENDUDUK INDONESIA
          Distribusi penduduk Indonesia sangat tidak merata, baik menurut wilayah geografis, laju pertumbuhan penduduk (tingkat fertilitas dan mortalitas), maupun menurut struktur usia.
            Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan persebaran penduduk secara geografis sejak dahulu hingga sekarang adalah persebaran atau distribusi penduduk yang tidak merata antara Jawa dan luar Jawa. Penyebab utamanya adalah keadaan tanah dan lingkungan yang kurang mendukung bagi kehidupan penduduk secara layak. Ditambah lagi, dengan kebijakan pembangunan di era Orde Baru yang terpusat di pulau Jawa, yang menyebabkan banyak penduduk yang tinggal di luar pulau Jawa bermigrasi dan menetap di pulau Jawa. Ini menyebabkan kepadatan pulau Jawa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk di pulau-pulau lain.
Informasi tentang distribusi penduduk secara geografis dan terpusatnya penduduk di satu tempat memungkinkan pemerintah mengatasi kepadatan penduduk, yang umumnya disertai dengan kemiskinan, dengan pembangunan dan program-program untuk mengurangi beban kepadatan penduduk atau melakukan realokasi pembangunan di luar Jawa atau realokasi penduduk untuk bermukim di tempat lain.
4.2.1        Sebaran per Wilayah Geografis
Lebih dari 132 juta orang (atau sekitar 55 persen penduduk Indonesia) pada tahun 2008 yang berjumlah sekitar 240 juta orang bermukim di pulau Jawa + Madura, sedangkan luas wilayah pulau itu sendiri hanyalah 132.186 km2 (atau hanya sekitar 6,7 persen dari luas wilayah Indonesia sekitar 1.919.317 km2 ).  Kepadatan penduduk di pulau Jawa dan Madura rata-rata untuk tahun 2008 adalah sekitar 1000 orang per km2.  Pulau Sumatera dengan luas wilayah 473.481 km2 mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2008 sebanyak 48,6 juta orang atau kepadatan penduduknya sekitar 100 orang per km2.  Pulau Sulawesi, dengan jumlah penduduk pada tahun 2008 sebanyak 16.703.900 orang dan luas pulau 189.216 km2, mempunyai kepadatan penduduk hanya sekitar 88 orang per km2, sedangkan pulau Kalimantan, dengan jumlah penduduk tahun 2008 sebesar 13 juta orang dan luas pulau 539.460 km2, mempunyai kepadatan penduduk per km2 hanya sekitar 25 orang per  km2.   Pulau-pulau lainnya mempunyai kepadatan penduduk yang lebih kecil dari pulau Jawa dan Madura, pulau Sumatera, pulau Sulawesi.  Papua Barat, misalnya hanya mempunyai kepadatan penduduk sekitar 5 orang per km2. Sebaran penduduk Indonesia pada tahun 2008 pada berbagai pulau disajikan pada Tabel 1 berikut, tabel mana menunjukkan dengan jelas terjadi distribusi penduduk yang sangat timpang antar pulau.     

Tabel 4.1: Distribusi Geografis Penduduk Indonesia, 2008
Pulau
Jumlah (000 orang)
Persen
Pulau Sumatera
Pulau Jawa + Madura
Pulau Bali
Kepulauan Nusa Tenggara
Pulau Kalimantan
Pulau Sulawesi
Kepulauan Maluku
Pulau Papua
Lain-lain
48.641,1
            132.725,3
                3.510,2
                8.863,8
13.371,7
16.703,9
                2.263,6
                2.699,5
              11.780,8
20,22
55,17
1,46
3,68
5,56
6,94
0,94
1,12
4,91
Indonesia
             240.559,9
100,00
Sumber : BPS/Proyeksi 2000-2025, seperti pada www.depnaker.go.id (diolah)
4.2.2    Tren Tingkat Kelahiran dan Kematian
Secara kuantitatif, tingkat pertambahan penduduk (rate of population increase) dihitung atas dasar persentase kenaikan relatif (atau persentase penurunan, yakni dalam kasus pertambahan penduduk yang negatif) dari jumlah penduduk neto per tahun yang bersumber dari pertambahan alami (natural increase) dan migrasi internasional neto (net international migration).  Adapun yang dimaksud dengan pertambahan alami adalah selisih antara jumlah Kelahiran dan Kematian, atau istilah teknisnya, selisih antara tingkat fertilitas dan mortalitas.  Sedangkan migrasi internasional neto adalah selisih antara jumlah penduduk yang beremigrasi dan berimigrasi.  Dibandingkan dengan pertambahan alami, faktor migrasi internasional neto ini relatif terabaikan (kecil bagi satu negara).  Dengan demikian laju pertambahan penduduk hampir sepenuhnya dihitung berdasarkan atas pertambahan alami, yakni selisih antara tingkat Kelahiran dan tingkat Kematian.   
            Data penduduk Dunia menunjukkan bahwa tingkat Kelahiran selalu lebih tinggi daripada tingkat Kematian, sehingga di negara mana pun di Dunia ini terjadi pertumbuhan penduduk; hanya saja pertumbuhan penduduk di negara sedang berkembang lebih tinggi dari pada pertumbuhan penduduk di negara maju.  Kedua besaran demografi ini mempunyai kecenderungan untuk menurun dan, sekali lagi, data penduduk dunia menunjukkan bahwa penurunan tingkat Kematian terjadi lebih dahulu, kemudian baru diikuti oleh penurunan tingkat Kelahiran.  Untuk Indonesia, data mengenai tingkat Kelahiran dan tingkat Kematian dapat ditemukan pada Sensus Penduduk yang dilaksanakan tiap sepuluh tahun, 1961, 1971, 1981 dan seterusnya. Dewasa ini, baik tingkat Kelahiran maupun tingkat Kematian telah sama-sama mengalami penurunan (tidak lagi penurunan tingkat Kematian lebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh penurunan tingkat Kematian). 
            Sekitar tahun 1960an, tingkat mortalitas terutama untuk bayi dan anak masih tinggi di Indonesia.  Sebagian besar dari Kematian tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sederhana.  Dapat dikatakan bahwa tingkat mortalitas turun sebesar 50 persen dalam satu dekade.  Indonesia telah mencapai kemajuan yang pesat dalam mengontrol apa yang dinamakan oleh Florence Nightingale sebagai “massacre of Innocents”, sehingga tingkat mortalitas mungkin bisa mencapai tingkat mortalitas di negara-negara maju. Turunnya tingkat mortalitas ini terutama sumbangan dari turunnya tingkat Kematian bayi sebelum mereka berumur dua tahun. Tingkat mortalitas ini telah mulai menurun sebelum adanya Program Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada tahun 1972. Di samping mortalitas bayi dan anak, pola umum dari mortalitas dewasa menunjukkan adanya kemungkinan Kematian yang lebih tinggi pada usia muda dan tua, serta tingkat Kematian yang rendah pada usia 20-45 tahun.
Menurut Widjojo Nitisastro (1970:126, seperti pada Booth dan McCawley, 1999:343), bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia sebelum 1940 adalah sekitar 1 persen per tahun, kemudian untuk dekade 1940-1950 dan dalam dekade 1950-1960 pertumbuhan ini terus mengalami perubahan menjadi masing-masing sekitar 1,5 persen per tahun dan 1 persen per tahun.  Kemudian pada dekade 1960an dan 1970an tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia meningkat menjadi sekitar 2,1 persen per tahun untuk ke dua dekade tersebut.  Kenaikan ini mungkin disebabkan oleh adanya penurunan pada tingkat Kematian, karena adanya perbaikan kesehatan dan gizi penduduk setelah kemerdekaan dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda sebelumnya; sedangkan tingkat Kelahiran masih kurang lebih tetap, belum mengikuti turunnya tingkat Kematian. Sekitar tahun 1970an, laju pertambahan jumlah penduduk Indonesia telah mengalami penurunan menjadi sekitar 2 persen, dan terus mengalami penurunan setelah program Keluarga Berencana sampai sekitar tahun 2010 mengalami pertumbuhan hanya 1,1 persen per tahun.  Selanjutnya hasil proyeksi menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia rata-rata per tahun antara periode 2000-2005 dan 2020-2025 turun dari 1,34 persen menjadi  0,92 persen per tahun. 
Jumlah penduduk di setiap pulau (seperti ditunjukkan pada Tabel 4.1) sangat beragam dan bertambah dengan laju pertumbuhan yang sangat beragam pula.  Sebagai contoh laju pertumbuhan penduduk untuk periode 2010 -2015 di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (0,26% per tahun, terkecil), Sumatera Utara (1,05 %), Sumatera Barat (0,69 %), Sumatera Selatan (1,42 %), Riau (3,76 %, terbesar), Jawa Barat (1,60%), Jawa Tengah (0,26%), Jawa Timur (0,31 %), Bali (1,07%), Kalimantan Barat (1,51 %), Kalimantan (2,37 %), Gorontalo (0,67 %), dan  Papua (2,04 %).  Sudah tentu variasi pada tingkat pertumbuhan penduduk per tahun antar provinsi tersebut disebabkan oleh variasi pada tingkat fertilitas dan mortalitas di masing-masing provinsi.
Penyebab utama Kematian bayi dan anak adalah penyakit menular (termasuk muntah berdarah), pneumonia, dan penyakit masa kanak-kanak seperti kekurangan gizi.  Di samping itu, seorang anak yang menderita salah satu penyakit itu, sangat mudah menula    rkan penyakit yang dideritanya kepada anak lain.  Gizi yang lebih baik dan lingkungan yang lebih sehat sangat diperlukan untuk mengurangi penyebab Kematian bayi dan anak.  Sebab-sebab Kematian dapat dikurangi dengan cara melaksanakan beberapa program yang tidak terlalu mahal, terutama untuk mengatasi terjadinya penyakit perut (muntah berdarah), kekurangan gizi ibu dan anak, serta penyakit-penyakit yang tidak terlalu parah. Sebab-sebab Kematian dewasa yang paling menonjol adalah Tuberkulosis, Pneumonia, Penyakit perut menular, Penyakit perut karena parasit, Penyakit jantung, Komplikasi sejak lahir, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain.  Barangkali beralasan kalau kita katakan bahwa dengan kemajuan ilmu kedokteran, Indonesia akan terus mengalami penurunan tingkat mortalitas, dengan penurunan tingkat mortalitas bayi dan anak lebih cepat dari pada penurunan tingkat mortalitas dewasa.
            Tidak perlu diragukan lagi bahwa program Keluarga Berencana (penggunaan alat-alat kontrasepsi) memegang peranan yang sangat penting dalam penurunan tingkat fertilitas.  Hal ini jelas, karena kelahiran dapat dicegah.  Selain itu telah terjadi perubahan pola-pola perkawinan, yakni meningkatnya usia kawin pertama, bertambahnya jumlah wanita yang tidak kawin, yang diimbangi dengan menurunnya jumlah perceraian.  Di seluruh Indonesia, para calon pengantin mulai tidak menganut cara-cara tradisional dalam memilih jodoh,  dan mereka memilih sendiri teman hidupnya.  Pasangan-pasangan muda sangat sulit dalam mempersiapkan rumah tangga mereka karena adanya kesulitan mencari pekerjaan di samping mempunyai cita-cita tinggi, dan memenuhi tuntutan yang terus menerus dari anak mereka dirasakan sebagai tekanan pembiayaan di dalam upaya menjadikan mereka seorang pemuda modern.  Bahkan di antara golongan miskin di mana tuntutan anak-anak mereka lebih sederhana, juga mengeluh karena anak-anaknya selalu menyusahkan orang tua.  Hal ini menyebabkan adanya keinginan untuk membatasi jumlah anak dan memperpanjang jarak kelahiran yang mengakibatkan turunnya tingkat fertilitas.  Diperkirakan bahwa tingkat fertilitas di Indonesia telah mengalami penurunan dari 5,5 persen pada tahun 1970 menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2000.
4.2.3   Struktur Usia dan Beban Ketergantungan
Informasi tentang jumlah penduduk untuk kelompok usia tertentu penting diketahui agar pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan penduduk sebagai pelaku pembangunan.
Keterangan atau informasi tentang penduduk menurut umur yang terbagi dalam kelompok umur lima tahunan, sangat penting dan dibutuhkan berkaitan dengan pengembangan kebijakan penduduk terutama berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar dapat dipandang sebagai beban sekaligus juga modal dalam pembangunan.
Dengan mengetahui jumlah dan persentase penduduk di tiap kelompok umur, dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban. Juga dapat dilihat berapa persentase penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif.  Selain itu, dalam pembangunan berwawasan gender, penting juga mengetahui informasi tentang berapa jumlah penduduk perempuan terutama yang termasuk dalam kelompok usia reproduksi (usia 15-49 tahun), partisipasi penduduk perempuan menurut umur dalam pendidikan, dalam pekerjaan dll.
Hampir 40 persen penduduk di negara-negara berkembang terdiri dari anak-anak berusia di bawah 15 tahun, sedangkan di negara-negara maju jumlah generasi mudanya hanya sekitar 20 persen dari jumlah total penduduknya.  Sebagai contoh, sebanyak 46 persen penduduk Nigeria dan 48 persen untuk Ethiopia berusia di bawah 15 tahun pada tahun 1997 (Todaro dan Smith 2003:299).    Di negara-negara yang mempunyai struktur usia penduduknya seperti itu, rasio ketergantungan pemuda (youth dependency ratio) – yakni perbandingan antara pemuda berusia di bawah 15 tahun yang tentunya belum memiliki pendapatan sendiri, dengan orang-orang dewasa yang aktif atau produktif secara ekonomis berusia 15 tahun hingga 64 tahun – sangat tinggi.  Hal ini berarti angkatan kerja di negara-negara berkembang harus menanggung beban hidup anak-anak mereka yang besarnya hampir dua kali lipat dibandingkan dengan angkatan kerja di negara-negara kaya.  Sebagai contoh, di Swedia dan Inggris, jumlah kelompok usia kerjanya (15-64 tahun) hampir mencapai 65 persen dari total penduduk.  Penduduk usia kerja ini hanya berkewajiban menanggung beban hidup anak-anak yang jumlahnya 18 persen dan 19 persen saja dari total penduduknya di masing-masing negara itu.
Bagaimana struktur usia penduduk di Indonesia?  Tabel 4.2 di bawah menunjukkan bahwa jumlah anak-anak berumur di bawah 15 tahun mencapai hampir 26 persen dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2008.  Keadaannya lebih baik dari pada di negara-negara berkembang seperti di Nigeria dan Ethiopia.
  Tabel 4.2: Penduduk Indonesia menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin, 2008                                 (dalam 000 orang)

Golongan Umur

Laki-laki
Perempuan
J  u m l a h
0-4
10490,1
10259,6
20749,7
5-9
10229,4
10210,9
20440,3
10-14
10458,0
10063,3
20521,3
Jumlah penduduk berumur di bawah 15
31177,5
(27,68%)
30533,8
(23,87)
61711,3
(25,65%)
5-19
10904,5
9855,9
20760,4
20-24
10598,4
10105,8
20704,2
25-29
10175,2
10529,7
20704,9
30-34
9341,5
10291,1
19632,6
35-39
8702,1
10349,7
19051,8
40-44
7897,4
9812,9
17710,3
45-49
6874,0
8832,7
15706,7
50-54
5651,9
7655,5
13307,4
55-59
4236,2
6422,7
10658,9
60-64
3032,4
4875,7
7908,1
Jumlah penduduk usia kerja (15-64)
77413,6
(68,73%)
88731,7
(69,36%)
166144,0
(69,07%)
65+
5316,7
8667,3
1398,4
JUMLAH
112627,1
127932,8
240559,9
Sumber: BPS/Proyeksi 2000-2025 seperti pada www.depnaker.go.id

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Indonesia pada tahun 2008 mencapai 69,07 persen, satu keadaan yang kelihatannya lebih baik dari keadaan di negara maju,  Swedia dan Inggris seperti digambarkan di atas.  Namun di antara penduduk usia kerja masih termasuk ibu rumah tangga dan mereka yang terdaftar sedang dalam pendidikan, di samping banyak yang menganggur, baik menganggur terbuka maupun setengah menganggur).  Barangkali yang lebih cocok dipakai adalah jumlah penduduk Indonesia yang bekerja pada tahun 2008 (lihat Tabel 4.4 di bawah), yang  angkanya adalah 102,55 juta atau sekitar 42,63 persen dari jumlah penduduk.   Mereka ini menanggung sekitar  25,65 persen dari penduduk yang merupakan anak-anak.  Kalau demikian halnya, rasio ketergantungan pemuda masih lebih jelek dibandingkan dengan negara maju,   namun lebih baik daripada negara berkembang pada umumnya.  Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin cepat laju pertambahan penduduk, akan semakin besar pula proporsi penduduk berusia muda yang belum produktif dalam total populasi, dan semakin berat pula beban tanggungan penduduk yang produktif.  Fenomena ketergantungan penduduk berusia muda ini selanjutnya menimbulkan lain, yakni konsep penduduk tua dan penduduk muda, dan   yang tidak kalah pentingnya, yakni apa yang disebut sebagai momentum pertumbuhan penduduk yang tersembunyi (hidden momentum of population growth).

4.2.4   Penduduk Muda dan Penduduk Tua
Klasifikasi  penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk di satu negara termasuk berstruktur umur muda atau tua. Penduduk satu negara dianggap penduduk muda apabila penduduk usia di bawah 15 tahun mencapai sebesar 40 persen atau lebih dari jumlah seluruh penduduk.  Dengan melihat Tabel 4.2 di atas Indonesia tidak dapat dikatakan merupakan pola penduduk muda karena jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun hanya 25,65 persen.  Sebaliknya penduduk disebut penduduk tua apabila jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas di atas 10 persen dari total penduduk.  Dalam hal Indonesia, jumlah penduduk berusia 65 tahun atau lebih hanyalah  1398,4 juta orang atau hanya sekitar setengah persen dari jumlah penduduk.  Artinya Indonesia juga tidak dapat dikatakan mempunyai struktur penduduk tua.
Satu bangsa yang mempunyai karakteristik penduduk muda akan mempunyai beban besar dalam investasi sosial untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi anak-anak di bawah 15 tahun ini. Dalam hal ini pemerintah harus membangun sarana dan prasarana pelayanan dasar mulai dari perawatan ibu hamil dan kelahiran bayi, bidan dan tenaga kesehatan lainnya,  sarana untuk tumbuh kembang anak termasuk penyediaan imunisasi, penyediaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar termasuk guru-guru dan sarana sekolah yang lain.

4.2.5    Momentum Pertumbuhan Penduduk yang Tersembunyi
Agaknya salah satu aspek pertumbuhan penduduk yang sulit dipahami adalah kecenderungannya untuk terus menerus mengalami peningkatan yang tidak terhentikan sekali pun tingkat kelahiran telah mengalami penurunan secara drastis.  Pertambahan penduduk mempunyai kecenderungan inheren untuk terus melaju; seolah-olah laju pertumbuhan penduduk tersebut mempunyai satu daya tarik internal yang kuat dan tersembunyi seperti pada mobil yang masih bisa berjalan terus meskipun rem diinjak maksimum, sebelum akhirnya benar-benar berhenti.  Dalam kasus pertumbuhan penduduk, daya gerak tersebut agaknya akan dapat berlangsung terus sampai beberapa dekade kemudian setelah angka kelahiran mengalami penurunan yang cukup berarti.
            Ada dua alasan pokok yang melatarbelakangi keberadaan daya gerak tersembunyi itu.  Yang pertama, tingkat kelahiran itu sendiri tidak mungkin diturunkan hanya dalam satu malam saja.  Kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan institusional yang mempengaruhi tingkat fertilitas yang telah ada dan bertahan selama berabad-abad tidak mudah hilang begitu saja hanya karena himbauan-himbauan dari para pemimpin nasional.  Pengalaman menunjukkan bahwa penurunan tingkat Kelahiran secara berarti memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun.  Itulah sebabnya, meskipun Indonesia menetapkan upaya-upaya untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk sebagai prioritas utama,  kita tidak akan memperoleh hasil-hasilnya segera.  Selain usaha yang gigih dan berkesinambungan, untuk menurunkan fertilitas sampai pada tingkat yang diinginkan, prosesnya sendiri memang memerlukan waktu yang cukup lama.
            Sedangkan alasan yang ke dua atas adanya momentum yang tersembunyi tersebut erat kaitannya dengan struktur usia penduduk Indonesia.  Di negara yang mempunyai tingkat kelahiran tinggi, proporsi jumlah anak-anak dan remaja acap kali mencapai 50 persen dari jumlah penduduk.  Dalam populasi yang tingkat fertilitasnya tinggi, jumlah anak-anak muda lebih banyak dibandingkan dengan jumlah orang tua mereka, dan apabila anak-anak ini nantinya menjadi dewasa maka jumlah orang tua yang potensial dengan sendirinya akan melebihi jumlah yang ada pada saat ini.  Walaupun pasangan baru ini mempunyai lebih sedikit anak (katakanlah hanya dua orang dibandingkan dengan orang tua mereka yang rata-rata mempunyai, misalnya, empat orang), tetapi jumlah seluruh pasangan baru yang mempunyai dua anak tersebut jauh melebihi jumlah pasangan lama yang mempunyai empat anak sehingga pada akhirnya jumlah penduduk tetap tinggi sebelum menurun beberapa saat kemudian.  
4.3              PENGERTIAN PENGANGGURAN
            Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
4.3.1        Jenis – Jenis  Pengangguran
Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:
·         Pengangguran terselubung (disguised unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
·         Pengangguran setengah menganggur (under unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
·         Pengangguran terbuka (open unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.




4.3.2        Penyebab terjadinya pengangguran
            Pengangguran terjadi karena berbagai macam faktor sehingga cukup sulit untuk dikendalikan. Seandainya pengangguran terjadi akibat satu faktor saja, maka pemerintah akan lebih mudah dalam memberantasnya.
Berikut faktor-faktor  yang menyebabkan menyebarnya pengangguran.
a.                  Terbatasnya lapangan kerja sementara Tingginya jumlah penduduk
            Semakin tingginya jumlah penduduk sementara tingkat kesempatan kerja tidak mengalami pertumbuhan atau kenaikan, akan menyebabkan menumpuknya jumlah pengangguran. Hal ini terjadi karena jumlah pertumbuhan penduduk berbanding terbalik dengan jumlah pertumbuhan lapangan kerja atau kesempatan kerja. Bagaimana hal ini bisa terjadi?
            Biasanya dalam perilaku masyarakat dengan mengatakan banyak anak banyak riski akan mendorong tiap warga masyarakat untuk memiliki anak sebanyak-banyaknya tanpa ada kesadaran bahwa banyak anak berarti akan mempersempit tempat tinggal dari keluarga tersebut dan banyaknya beban yang harus ditanggung oleh keluarga itu sendiri dan juga oleh pemerintah.
            Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya adalah terus melakukan seminar-seminar gratis atau kampanya terhadap pembatasan jumlah anak serta melakukan kontrol terhadap program KB gratis. Karena selama ini yang saya tau tentang program KB gratis hanya sebuah formalitas yang dijalankan beberapa bulan saat pengumuman KB gratis dikeluarkan, sementara setelah itu setiap pemasangan KB oleh masyarakat selalu dikenakan biaya.
b.                  Pendidikan dan keterampilan yang rendah.
            Syarat seseorang untuk bisa dengan mudahnya memperoleh pekerjaan tentunya harus dimodali dengan pendidikan dan keterampilan yang baik. Kalau tidak, jangan harap kita bisa dapat pekerjaan yang layak. Bayangkan saja begitu banyaknya lulusan-lulusan SMP, SMA maupun perguruan tinggi lainnya di tiap tahunnya, hanya yang berbibit unggullah yang kelak akan menghiasi dunia kerja. Hal ini juga terjadi karena sebagian orang berpendapat bahwa banyaknya para sarjana yang tidak memperoleh pekerjaan atau menjadi pengangguran, sehingga para masyarakat awam berpikir untuk apa sekolah atau kuliah kalau ujung-ujungnya menjadi pengangguran. Selain itu mahalnya biaya pendidikan juga menghambat para masyarkat kecil untuk memperoleh pendidikan yang layak.
            Bagaimana solusinya? Solusinya adalah memperketat pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dan juga pegawai pegawai yang bekerja disektor pendidikan dalam pengelolaan-pengelolaan dana pendidikan seperti dana BOS dan beasiswa lainnya. Karena selama ini biaya pendidikan seperti BOS dan dana-dana lainnya selalu diselewengkan dan dipotong oleh pejabat dari pemerintah. Sementara dari pihak sekolah selalu meminta bayaran lain kepada siswa-siswanya dengan berbagai macam alasan.
c.                   Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja
            Sama halnya dengan poin kedua, ketidak terpenuhinya persyaratan yang diminta dunia kerja seperti pendidikan dan keterampilan yang bagus hanya akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Bahkan tak jarang kompetensi pencari kerja yang tidak  sesuai dengan pasar kerja. Misalnya, banyaknya lulusan pertanian yang bekerja di perbankan, lulusan ekonomi kerja di kehutanan, sehingga para masyarakat berpikir untuk memperoleh pekerjaan cukup dengan jalan pintas yang menyebabkan kurangnya keterampilan bagi calon pekerja karena tidak sesuai dengan posisi atau kemampuan yang dia miliki.
            Solusinya adalah pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan besar harus menetapkan aturan-aturan tentang rekrutmen pegawai sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, dan tidak asal-asalan dalam merekrutmen pegawai atau pekerja. Karna seperti yang kita ketahui biasanya di pemerintahan daerah rekrutmen pegawai dilakukan berdasarkan kekerabatan atau adanya aliran darah dari pegawai yang satu dengan yang lain tanpa melihat kualitas, bobot, ataupun keterampilan dari calon pegawai sehingga pemerintahan tidak berjalan dengan maksimal.
d.                  Teknologi yang semakin modern.
            Di era globalisasi ini, teknologi sudah sulit dijauhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kehadirannya begitu penting. Suatu pekerjaan akan lebih cepat selesai, akurat, dan efisien dengan menggunakan teknologi. Biaya yang dikeluarkan pun sedikit lebih menguntungkan dibandingkan dengan menyerap tenaga kerja yang banyak namun tidak efisien dalam waktu pengerjaan. Sehingga para pengusaha/pemilik modal lebih memilih menggunakan teknologi daripada tenaga kerja, yang menyebabkan kurangnya peluang para pekerja untuk memperoleh pekerjaan.
e.                   Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan menerapkan sistem pegawai kontrak (outsourcing)
            Perusahaan-perusahaan saat ini lebih sering menerapkan sistem tersebut karena dinilai lebih menguntungkan mereka. Apabila mempunyai pegawai tetap, mereka akan dibebankan pada biaya tunjangan ataupun dana pensiun kelak ketika pegawai sudah tidak lagi bekerja. Namun dengan sistem pegawai kontrak ini, mereka bisa seenaknya mengambil pegawainya ketika butuh atau sedang ada proyek besar dan kemudian membuangnya lagi setelah proyek tersebut sudah berakhir. Dan tentunya hal ini akan membuat perusahaan tidak perlu membuang biaya besar.  Namun sistem ini membuat munculnya pengangguran (pengangguran musiman).
f.                   Adanya pemutusan kerja dari perusahaan
            Biasanya disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain. Bisa juga dikarenakan perusahaan yang bangkrut disebabkan oleh karena kredit macet atau tidak mampu mengangsur pinjaman Bank. Kredit macet disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda bangsa ini sejak tahun 1997. Krisis ekonomi disebabkan oleh krisis moneter(melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS). Krisis moneter disebabkan oleh rusaknya ekonomi Indonesia. Kerusakan ekonomi ini disebabkan oleh adanya mental korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan sistematik pada semua lembaga negara dan swasta. Budaya KKN ini disebabkan oleh pemerintahan yang kotor (tidak bersih). Masih bisa dicari lagi sebab-sebabnya misalnya dekadensi (kemerosotan moral). Sehingga erat sekali hubungan antara pengangguran dengan bagaimana keadaan perekonomian suatu Negara.
g.                  Pemulangan TKI ke Indonesia
            TKI yang bermasalah di luar negeri sehingga harus di deportasi ke daerah asalnya tentunya hanya akan menambah daftar panjang para penganggur di Indonesia. Padahal sebenarnya diharapkan TKI tersebut dapat membantu pemerintah mengurangi jumlah pengangguran di negeri ini dan menambah devisa Negara. Hal ini terjadi karena kurangnya kontrol dari pihak-pihak yang mengurusi tentang TKI termasuk pegawai transmigrasi, PJTKI yang tidak menempatkan para TKI pada tempat yang layak dan tidak sesuai dengan kondisi dan kemampuan para TKI serta tidak sesuai dengan yang dijanjikan kepada para TKI sebelum diberangkatkan.
h.                  Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang
            Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain,. Perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan kapasitas besar terkadang juga mengakibatkan pengangguran ke daerah tersebut. Karena daerah tersebut tidak mampu untuk menampung jumlah tenaga kerja yang terlalu banyak.
i.                    Rasa malas dan ketergantungan diri pada orang lain
            Rasa malas dan ketergantungan terhadap orang lain merupakan penyakityang amat sulit untuk diobati sehingga membutuhkan kesadaran dari diri sendiri. Bergantung terhadap orang lain biasa terjadi pada orang yang  awalnya memiliki warisan sangat banyak. Tetapi pada akhirnya ketika harta warisan tersebut habis karena dia tidak pandai dalam mengelolanya karena kemalasan dirinya sendiri sehingga menyebabkan pengangguran pada akhirnya.  Contoh lainnya, ada seorang lulusan sarjana yang kemudian tidak mau bekerja dan lebih suka menggantungkan hidup kepada orang tua atau pasangannya bila sudah menikah. Ia termasuk pengangguran, selain itu ia melewatkan peluang untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi orang lain.
           
            Faktor-faktor diatas hanya sebagian dari banyak faktor yang menyebabkan pengangguran, faktor-faktor tersebut adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap pengangguran.

4.3.3        Dampak –  dampak pengangguran
a.                  Dampak pengangguran terhadap perkonomian
            Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengganguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan yang seharusnya. Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
            Oleh karena itu, pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sector pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun  sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
            Selanjutnya pengangguran juga akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu.
            Selain itu pengangguran akan menyebabkan Kemiskinan. kemiskinan terjadi karena ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kabutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, pakaian dan lain – lain. Ketidakmampuan ini disebabkan kerana tidak adanya sumber penghasilan dari  anggota keluarga akibat dari menganggur atau tidak bekerja sehingga sulit untuk membeli atau mencukupi kehidupan sehari – hari.
b.                  Dampak pengangguran bagi kehidupan sosial
            Selain dampak pengangguran terhadap perekonomian, pengangguran juga berdampak pada kehidupan sosial yaitu berkembangnya kejahatan serta premanisme dimana-mana. Keadaan terdesak karena tidak ada uang dan tidak ada pekerjaan atau jalan yang baik untuk mencari uang atau penghasilan menimbulkan pikiran buruk bagi seseorang melakukan apapun untuk memenuhi hidupnya meskipun perbuatan itu adalah perbuatan tidak terpuji atau membahayakan orang lain termasuk merampok, membunuh, dan sebagainya.
c.                   Dampak pengangguran terhadap pendidikan
            Dampak pengangguran terhadap pendidikan sebenarnya penyebabnya adalah sama dengan dampak-dampak pengangguran di sektor-sektor lain seperti sosial dan ekonomi yaitu tidak adanya pemasukan atau penghasilan tetap dari suatu keluarga sehingga mereka tidak mampu untuk membiayai putra putri mereka dalam melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dan sampai putus sekolah atau bahkan tidak menginjak sistem pendidikan samasekali sehingga melahirkan anak bangsa yang buta huruf, yang menjadi calon pekerja yang tidak memiliki kemampuan dibidang materi ataupun tidak memiliki bakat atau keterampilan dibidang-bidang usaha tertentu.
            Selain akibat kekurangan biaya, banyaknya pengangguran dari kalangan terpelajar seperti para lulusan sarjana yang tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur membuat masyarakat awam berfikir bahwa para sarjana saja nganggur apalagi yang tidak, sehingga masyarakat berpendapat bahwa jadi sarjana sama saja dengan jadi orang biasa karena akhir-akhirnya juga menjadi pengangguran. Dengan pendapat ini maka masyarakat awam tidak tertarik untuk menyekolahkan putra putri mereka yang mengakibat banyaknya anak putus sekolah, anak jalanan yang menandakan rendahnya swadaya serta tingkat pendidikan masyarakat.

4.3.4         Cara – cara untuk menghambat pengangguran
            Pengangguran di indonesia sudah hampir dikatakan tidak mungkin bisa untuk diatasi lagi, karena dengan semakin bertambahnya pertumbuhan penduduk dan tingkat usia kerja sementara tingkat pertumbuhan lapangan kerja tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk yang ada. Tetapi jika pemerintah bersungguh-sungguh dalam memfokuskan diri dngan masalah dan solusi pengangguran dalam negeri maka semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Selama ini pemerintah telah  menerapkan berbagai macam usaha untuk mengurangi kapasitas pengangguran dalam negeri tetapi tidak dikontrol atau dikelola dengan baik oleh pemerintah sehingga usaha-usaha yang dilakukan tersebut hanya menguntungkan pihak-pihak golongan menengah keatas atau tidak sesuai dengan sasaran yang seharusnya ditujukan untuk golongan menengah kebawah.

Menurut Paul A. Samuelson dan Wiliam D. Nurdhaous dalam bukunya Ekonomi mengemukakan cara-cara mengatasi pengangguran yaitu sebagai berikut:

1)                  Memperbaiki pasar tenaga kerja
2)                  Menyediakan program pelatihan
3)                  Menciptakan program padat karya

Selain hal tersebut di atas, sesuai dengan GBHN 1999, pemerintah Indonesia hendaknya:

·         Mengembangkan tenaga kerja secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasab berserikat, dan
·         Meningkatkan kualitas dan kuantitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memerhatikan kompetensi, perlindungan, dan pembelaan tenaga kerja yang di kelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja.

Ada berbagai cara dalam mengatasi pengangguran,yaitu :
1)                  Peningkatan Mobilitas Tenaga kerja dan Modal
            Peningkatan mobilitas tenaga kerja dilakukan dengan memindahkan pekerja ke kesempatan kerja yang kosong dan melatih ulang keterampilannya sehingga dapat memenuhi tuntutan kualifikasi di tempat baru. Peningkatan mobilitas modal dilakukan dengan memindahkan industri (padat karya) ke wilayah yang mengalami masalah pengangguran parah. Cara ini baik digunakan untuk mengatasi msalah pengangguran struktural.
2)                  Penyediaan Informasi tentang Kebutuhan Tenaga Kerja
            Untuk mengatasi pengangguran musiman, perlu adanya pemberian informasi yang cepat mengenai tempat-tempat mana yang sedang memerlukan tenaga kerja. Masalah pengangguran dapat muncul karena orang tidak tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan kerja, atau perusahaan seperti apa yang cocok dengan keterampilan yang dimiliki. Masalah tersebut adalah persoalan informasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu diadakan sistem informasi yang memudahkan orang mencari pekerjaan yang cocok. Sistem seperti itu antara lain dapat berupa pengumuman lowongan kerja di kampus dan media massa. Bisa juga berupa pengenalan profil perusahaan di sekolah-sekolah kejuruan, kampus, dan balai latihan kerja.
3)                  Program Pendidikan dan Pelatihan Kerja
            Meningkatkan program pendidikan dengan cara wajib belajar 12 tahun dan memberikan pendidikan gratis bagi warga yang kurang mampu, sehingga mengurangi pengangguran yang tidak terdidik. Memberikan pelatihan kerja untuk mencari kerja, sehingga menjadi pekerja yang terampil dan ahli. Perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Masalah tersebut amat relevan di Negara kita, mengingat sejumlah besar penganggur adalah orang yang belum memiliki keterampilan atau keahlian tertentu.
4)                  Menggalakkan Program Transmigrasi
            Program transmigrasi bukan saja merupakan cara efektif meratakan pembangunan dan jumlah penduduk, tetapi juga merupakan cara mengatasi pengangguran yang tepat. Yaitu tidak semua berbondong – bondong mencari pekerjaan di ibukota yang dapat memadatkan ibu kota. Oleh karena itu, transmigrasi adalah solusi terbaik untuk mengatasi pnegangguran juga dengan memberikan pelatihan dan pemberian modal untuk membuka usaha di wilyah transmigrasi sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan.
5)                  Meningkatkan dan Mendorong Kewiraswastaan
            Meningkatkan jumlah wiraswasta dengan adanya UKM dengan pemberian modal yang di berikan oleh pemerintah dan kerjasama dengan pihak swasta. Menumbuhkan jiwa wirausaha sejak sekolah sehingga merubah paradigma dari mencari pekerjaan menjadi memberi pekerjaan. Hal ini yang mesti di dukung oleh pemerintah. Mendukung kegiatan wirausaha sekecil apapun skala usaha tersebut dan memberikan pelatihan – pelatihan wirausaha hingga memberikan pinjaman – pinjaman tanpa anggunan dan tanpa bunga bagi perintis usaha ( masih pemula ). Wirausaha bukan saja mengatasi pengangguran di tanah air tetapi juga bentuk usaha untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.
6)                  Mengintensifkan Program Keluarga Berencana
            Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia. Jadi apabila masalah keluarga berencana ini tidak dijalankan secara efektif, dapat dipastikan pengangguran di Indonesia akan semakin bertambah. Pemerintah harus berusaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan mengawasi program ini dengan sebaik baiknya agar program ini berjalan dengan sangat baik. Karena masih belum terlihat keberhasilan dari program KB.
7)                  Menekan Impor dan Memperbanyak Ekspor
            Pemerintah harus menekan impor sebanyak mungkin dan memajukan produk – produk dalam negeri yang di hasilkan dari petani dan para wirausaha. Sehingga para usahawan tidak kesulitan dalam mencari pasar dalam menjual usahanya. Dan berusaha untuk mengekspor produk dalam negeri yang laku  dalam pasaran luar negeri yang dapat menghasilkan devisa negara. Sehingga para pengangguran yang berusaha untuk mengembangkan bisnis usahanya tidak kesulitan mencari pasar untuk menjual hasil dari usahanya.

            Hal hal di atas adalah beberapa cara yang dapat di gunakan pemerintah dalam mengurangi pengangguran di Indonesia dan dapat memperkuat ekonomi Indonesia. Namun pemerintah tidak akan bisa menjalankan program – program tersebut jika tanpa adanya kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat.

4.4       MASALAH DISTRIBUSI DAN PERPINDAHAN PENDUDUK
            Informasi tentang distribusi penduduk secara geografis dan terpusat penduduk di beberapa pulau terutama Jawa memungkinkan pemerintah mengatasi kepadatan penduduk, dengan pembangunan dan program-program untuk mengurangi beban kepadatan penduduk atau melakukan realokasi pembangunan di luar Jawa atau realokasi penduduk untuk bermukim di tempat lain. Di mana-mana di dunia ini, tidak hanya di Indonesia, perpindahan penduduk (migrasi) dari satu tempat ke tempat lainnya tidak bisa dihindarkan, baik yang bersifat antar negara maupun internal dalam satu negara (Indonesia).
Analisis dan perkiraan besaran dan arus migrasi merupakan hal yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya. Apalagi kalau analisis mobilitas tersebut dilakukan pada satu wilayah administrasi yang lebih rendah daripada tingkat provinsi. Karena justru tingkat mobilitas penduduk baik yang permanen maupun yang tidak permanen akan tampak lebih nyata terlihat pada satuan unit administrasi yang lebih kecil seperti kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Pada dasarnya migrasi penduduk merupakan refleksi perbedaan kesejahteraan ekonomi dan kurang meratanya fasilitas pembangunan antara satu negara/daerah dengan negara/daerah lain. Penduduk dari negara/daerah yang tingkat kemakmuran ekonominya kurang akan bergerak menuju ke Negara/daerah yang mempunyai tingkat kemakmuran ekonomi yang lebih tinggi.
Faktor Pendorong dan Penarik Migrasi
            Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (push factors) satu wilayah dan daya tarik (pull factors) wilayah lainnya. Daya dorong wilayah menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan bagi penduduknya. Pada umumnya, hal ini tidak terlepas dari persoalan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di wilayah tersebut.
            Adapun faktor-faktor pendorong (push factors), antara lain, adalah:
1)      Makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan, seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu, atau bahan dari pertanian.
2)      Menyempitan lapangan pekerjaan di tempat asal, misalnya tanah untuk pertanian di wilayah pedesaan yang makin menyempit.
3)      Adanya tekanan-tekanan seperti, politik, agama, dan suku, sehingga menganggu hak asasi penduduk di daerah asal.
4)      Alasan pendidikan, pekerjaan, atau perkawinan
5)      Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit.

Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika satu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber-sumber penghidupan bagi penduduk, baik penduduk di wilayah itu sendiri maupun penduduk di sekitarnya dan daerah-daerah lain.
Adapun faktor-faktor penarik (pull factors), antara lain:
1)        Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraannya.
2)        Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik
3)        Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan misalnya iklim, perumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas public lainnya
4)        Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang daerah lain untuk bermukim di kota besar

Perpindahan penduduk dengan berbagai alasan diistilahkan sebagai migrasi. Secara luas migrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari satu daerah (Negara) ke daerah (Negara) lain.
Migrasi dalam Dimensi Spasial dan Dimensi Waktu
            Migrasi dapat dikelompokkan berdasarkan dua dimensi penting yaitu dimesti ruang/daerah (spasial) dan dimensi waktu.
1.      Dimensi Ruang/Daerah (Spasial)
Dalam dimensi ruang/daerah atau dimensi spasial dikenal migrasi internasional dan migrasi internal (dalam satu Negara). Migrasi Internasional merupakan perpindahan penduduk dari satu Negara ke Negara lain atau dari satu benua ke benua lain. Misalnya saja bangsa-bangsa di Eropa Barat ketika berlomba-lomba menari daerah baru di benua Amerika, Amerika Latin, Afrika dan juga sampai ke Asia (termasuk Indonesia).
Migrasi internasional ini terdapat juga di Indonesia. Bayangkan banyaknya orang luar yang bermukim di Indonesia dengn berbagai macam alasan dan tujuan. Migrasi ke luar Indonesia pun tidak kalah jumlahnya dari yang disponsori oleh pemerintah sampai yang gelap (tidak resmi). Migrasi ke luar Indonesia yang resmi di sponsori oleh pemerintah, misalnya untuk TKW (tenaga kerja wanita) yang dikirim ke Timur Tengah, Arab Saudi, Singapura dan Malaysia. Sekarang ini, banyak orang Indonesia (dari Bali) yang mencari pekerjaan di Amerika Serikat dan Eropa untuk bekerja di kapal pesiar.
            Migrasi internal di Indonesia yang penting meliputi:
A.    Transmigrasi
Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk antar provinsi/kabupaten antar pulau. Seperti perpindahan penduduk dari pulau Jawa, Madura, dan Bali ke pulau Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Meskipun ada juga transmigrasi swakarsa, pada umunya transmigrasi yang sudah dilaksanakan sampai sekarang ini adalah sponsor pemerintah. Dalam persektif pembangunan nasional, transmigrasi dapat dikatakan sebagai derivatif dari cita-cita kemerdekaan dalam mengelola dan mengembangkan wilayah yang diintegrasikan dengan penataan penyebaran penduduk.
Kontibusi transimigrasi terhadap pertumbuhan dan pembangunan wilayah tujuan perpindahan penduduk ( terutama di luar pulau jawa) cukup signifikan. Melalui transmigrasi jutaan potensi sumber daya yang kurang bermakna telah berhasil digali dan dikembangkan. Sekitar 2,2 juta kepala keluarga atau sekitar 8,8 juta orang miskin dan pengangguran memperoleh secara langsung peluang berusaha dan kesempatan kerja untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
B.     Urbanisasi dan Deurbanisasi
Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari pedesaaan ke wilayah perkotaan. Urbanisasi itu sendiri ada sejak berkembangnya kota kecil menjadi pusat-pusat perdagangan, pendidikan, dan pemerintahan. Keadaan di Indonesia hamper sama dengan keadaan di Inggris dan Eropa Barat setelah revolusi industry, bahwa masyarakat pedesaan berbondong-bondong dating ke kota besar.
Keadaan demikian ini mulai terasa sejak awal Orde Baru. Katakanlah, sebagai contoh, perkembangan kota Batavia menjadi Jakarta sebagai pusat perdagangan dan pusat pemerintahan. Penduduk dari pedesaan sekitarnya, dari Bekasi, Bogor, Tanggerang, malah dari daerah pedesaan seluruh Indonesia berdatangan ke Jakarta, sampai-sampai sekarang ini dihimbau agar para pendatang dibatasi dating ke Jakarta. Demikian juga halnya dengan kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Denpasar dan yang lainnya.
Aliran sebaliknya dari kota ke pedesaan disebut dengan Deurbanisasi. Istilah ini muncul di Amerika Serikat dan kota-kota besar di Eropa Barat, ketika kota-kota besar sudah begitu padat sehingga pasangan muda tidak nyaman bermukim di pusat kota. Mereka memilih untuk bermukim di pinggir-pinggir kota. Keadaan demikian juga dapat disaksikan di Indonesia. Di Jakarta misalnya, banyak orang yang memilih tinggal di Bogor dan daerah sekitarnya, dan pergi tiap hari bekerja di Jakarta.

2.      Dimensi Waktu
Selain migrasi dalam dimensi ruang atau spasial, kita juga mengenal migrasi dalam dimensi waktu, yang artinya penduduk pindah ke tempat lain dengan tujuan menetap dalam waktu enam bulan atau lebih.
Jenis migrasi dalam dimensi waktu yang paling umum adalah:
A.    Migrasi Sirkuler (Musim)
Migrasi sirkuler atau migrasi musim adalah penduduk yang berpindah tempat tetapi tidak bermaksud menetap di tempat tujuan. Migrasi sirkuler biasanya adalah orang yang masih mempunyai keluarga atau ikatan dengan tempat asalnya seperti tukang becak, kuli bangunan dan yang lainnya yang sehari-harinya mencari nafkah di kota dan pulang kampungnya setiap bulan atau beberapa bulan sekali.
B.     Migrasi Ulang-Alik (Commuter Migration)
Migrasi ulang-alik adalah orang yang pergi meninggalkan tempat tinggalnya secara teratur, missal setiap hari atau setiap minggu, pergi ke tempat lain untuk bekerja, berdagang, sekolah atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya, dan pulang ketempat asalnya secara teratur pula. Migrasi ulang-alik biasanya menyebabkan jumlah penduduk di tempat tujuan lebih banyak pada waktu tertentu, misalnya pada siang hari. Contoh, jumlah penduduk Jakarta pada siang harinya diperkirakan mencapai 11-12 juta orang, sedangkan jumlah penduduk di malam hari hanya sekitar 7-8 juta orang.


Kriteria Migrasi
            Masalah lain yang juga penting dalam hal perpindahan penduduk adalah apa kriteria seorang agar dia bisa disebut dengan migran. Dalam hal ini dikenal migrasi seumur hidup, migrasi risen, dan migrasi total. Disebut migrasi seumur hidup (life time migration) apabila seorang bertempat tinggal pada saat pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu mereka lahir. Migrasi risen (recent migration) adalah apabila tempat tinggal seseorang pada saat pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu lima tahun sebelumnya. Sedangkan Migrasi total (total migration)adalah apabila seseorang pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal pada waktu pengumpulan data.
            Kriteria migrasi risen (recent migration) lebih mencerminkan dinamika spasial penduduk antar daerah daripada migrasi seumur hidup (life time migration) yang relatif statis. Sedangkan migrasi total (total migration) tidak memasukkan batasan waktu antara tempat tinggal sekarang (waktu pencacahan) dan tempat tinggal terakhir sebelum tempat tinggal sekarang. Akan tetapi migrasi total biasanya dipakai untuk menghitung migrasi kembali (return migration). Selanjutnya untuk perhitungan angka migrasi, penduduk yang ada yang dihitung atau dicacah adalah penduduk usia 5 tahun atau lebih. Penduduk usia 0-4 tahun tidak dimasukkan, karena kelompok penduduk ini merupakan kelompok penduduk yang lahir pada periode antar dua survei/sensus. Namun demikian, angka-angka migrasi sangat sulit diperoleh, baik untuk migrasi internasional, migrasi antar pulau (transmigrasi), apalagi urbanisasi, oleh karena itu tidak disajikan data mengenai migrasi.









BAB III
PENUTUP

4.5       KESIMPULAN
Masalah penduduk di Indonesia, sebagaimana kita ketahui, bukan hanya masalah tingkat pertumbuhan, melainkan lebih dari itu, yakni menyangkut masalah distribusinya yang akhirnya bermuara pada kepentingan pembangunan serta kesejahteraannya.
Laju pertumbuhan penduduk Indonesia telah mengalami penurunan dan terus mengalami penurunan setelah program Keluarga Berencana sampai sekarang yang  mungkin mencapai angka pertumbuhan sekitar 1,1 persen per tahun.  Informasi tentang jumlah penduduk untuk kelompok usia tertentu ternyata bahwa rasio ketergantungan pemuda masih lebih jelek dibandingkan dengan negara maju,   namun lebih baik daripada negara berkembang pada umumnya. Sekitar dua pertiga dari jumlah penduduk yang berumur 15-65 tahun memasuki angkatan kerja, dari jumlah tersebut sekitar 91 persen mendapatkan kerja dan sekitar 9 persen menganggur secara terbuka (data tahun 2008). Sekitar 60 persen dari jumlah penduduk yang bekerja mendapatkan pekerjaan di pedesaan, dan sisanya sekitar 40 persen mendapatkan pekerjaan di perkotaan. Dari mereka yang mendapatkan kerja terdapat penduduk yang setengah menganggur sekitar 27,35 persen dari angkatan kerja.  Kebanyakan penganggur terbuka berpendidikan sampai SD, SMTP dan SMTA, meskipun ada juga (sekitar 11 persen) yang berpendidikan akademi/diploma dan universitas.
Informasi dari distribusi penduduk antar daerah menunjukkan sekitar 55 persen penduduk Indonesia pada tahun 2008 bermukim di pulau Jawa + Madura, sedangkan luas wilayah pulau itu sendiri hanyalah 132.186 km2 (atau hanya sekitar 6,7 persen dari luas wilayah Indonesia sekitar 1.919.317 km2 .Pada dasarnya perpindahan penduduk merupakan refleksi perbedaan kesejahteraan ekonomi dan kurang meratanya fasilitas pembangunan antara daerah.  Melalui transmigrasi, pemerintah telah berhasil memindahkan sekitar 2,2 juta kepala keluarga atau sekitar 8,8 juta orang miskin  dan penganggur, membangun  dan mengembangkan sekitar 3.325 desa baru  yang tersebar di berbagai provinsi dan kabupaten, di antaranya 88 desa telah berkembang, mendorong pembentukan ibu kota kabupaten dan 235 desa lainnya berkembang menjadi ibu kota kecamatan. Di daerah tujuan, transmigrasi juga telah berhasil membuka area produksi baru di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, serta perikanan seluas sekitar 3,6 juta hektar dan mampu menyerap sekitar 235 ribu kesempatan kerja langsung (belum termasuk anak turunannya).  Sedangkan di daerah asal, program transmigrasi telah menciptakan kesempatan kerja jutaan orang dan  membantu suksesnya penataan lingkungan (seperti pembangunan waduk raksasa dan bandara udara internasional Sukarno-Hata).  Mengingat kritik dan keberhasilannya, orientasi transmigrasi, kalau mau dilanjutkan, harus diubah dari program pemindahan penduduk untuk menunjang pembangunan menjadi pengembangan wilayah di daerah transmigrasi yang berdampak pada kebutuhan akan mobilitas penduduk  secara spontan (bukan karena program pemerintah). Masalah perpindahan penduduk lainnya khususnya urbanisasi tampaknya terus berlangsung tanpa bisa dicegah, yang pada akhirnya mengakibatkan kekurangan angkatan kerja di pedesaan dan di luar Jawa +Madura , sebelum pembangunan pedesaan itu sendiri (dan pembangunan di luar Jawa + Madura)  dapat mengatasi aliran urbanisasi tersebut.












REFERENSI

Nehen, Ketut.2012.”Perekonomian Indonesia”.Kampus Universitas Udayana : Udayana University Press







Tidak ada komentar:

Posting Komentar