Selasa, 05 Agustus 2014

SUBJEK DAN OBJEK PAJAK


 
I.     Subjek Pajak
1.    Subjek Pajak Penghasilan
Dalam UU PPh tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan subjek PPh, namun secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. UU PPh menegaskan ada tiga kelompok yang menjadi subjek pph, yaitu sebagai berikut :
a.       Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
b.      Badan yang terdiri atas perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, dan bentuk badan usaha lainnya.
c.       Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Misalnya tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, bengkel, dan gedung kantor.

       Subjek PPh dibedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah sebagai berikut :
a.       Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
b.      Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
c.       Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

       Sementara itu, yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut :
a.       Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
b.      Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam ajnka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedududkan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

           Subjek pajak dalam negeri akan menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui BUT di Indonesia.
           Pada prinsipnya subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia, keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidaklah harus berturut – turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia.
           Perbedaan penting antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri diketahui terutama dalam hal pemenuhan kewajiban pajaknya, yaitu:
a.      Subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, sedangkan subjek pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan yang bersumber dari Indonesia.
b.      Subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tariff umum, sedangkan subjek pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tariff pajak sepadan (proporsional).
c.      Subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) sebagai sarana menghitung pajak yang terutang, sedangkan subjek pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan karena kewajiban pajaknya sudah dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.
           Sebagaimana diketahui bahwa PPh merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajaknya tidak dilimpahkan kepada subjek lainnya. Oleh karenanya, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting sebagaimana diatur dalam pasal 2A UU PPh sebagai berikut :
a.      Untuk orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari, dimulai saaat dilahirkan dan berakhir saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama – lamanya.
b.      Untuk badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dimulai saat badan tersebut didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.
c.      Untuk orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia, dimulai saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT.
d.     Untuk orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh  penghasilan dengan melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dimulai saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilandari Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.
e.      Untuk warisan yang belum terbagi, dimulai saat timbulny warisan tersebut dan berakhir saat warisan tersebut selesai dibagi.

2.    Subjek Pajak Pertambahan Nilai
        Subjek pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pengusaha kena pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan Menteri Keuangan, kecuali  tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.
                   Karena UU PPN tidak mnyebutkan secara jelas siapa – siapa yang termasuk subjek PPN, maka untuk memudahkan memahami, dapat dilihat ketentuan – ketentuan sebelumnya berdasarkan pasal 18 UU PPN mengenai ketentuan peralihan, yaitu berdasarkan PP no. 22 Tahun 1985, PP No. 28 Tahun1988 serta PP No. 75 Tahun 1991 yang dapat disebutkan beberapa contoh yang termasuk Pengusaha Kena Pajak sebagai subjek PPN, yaitu sebagai berikut :
1.      Pabrikan
2.      Importer
3.      Indentor
4.      Agen utama atau panyalur utama
5.      Pengusaha hak atau menggunakan paten atau merek dagang BKP.
6.      Pedagang besar
7.      Eksportir
8.      Pedagang eceran besar
9.      Pemborong atau kontraktor
10.  Pengusaha jasa bidang telekomunikasi
11.  Pengusaha jasa angkutan udara dalam negeri
12.  Pengusaha lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
                 Menurut kepuusan Menteri Keuangan No. 648/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, batasan yang termasuk pengusaha kecil adalah sebagai berikut :
1.      Selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 240.000.000 atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 120.000.000
2.      Apabila pengusaha melakukan penyerahan, baik BKP mauppun JKP batas peredaran brutonya adalah :
a.       Rp. 240.000.000 jika peredaran BKP lebih dari 50% dari jumlah seluruh peredaran bruto
b.      Rp. 120.000.000 jika peredaran JKP lebih dari 50% dari jumlah sebuah peredaran bruto.
                  Keputusan Menteri Keuangan tersebut diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK/.03/2010. Dalam peraturan menteri keuangan tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyertahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000.
3.      Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang mempunyai kewajiban untuk melunasi PBB sesuai dengan ketentuan UU PBB. Apabila suatu objek pajak belum jelas diketahui siapa wajib pajaknya maka direktorat jendral pajak mempunyai wewenang untuk menetapkan siapa subjek pajak yang harus bertanggung jawab untuk melunasi utang pajak, dengan melakukan penelitian ke lapangan yang selanjutnya akan menetapkan wajib pajaknya untuk melunasi pajak atas objek yang tidak jelas pemiliknya (pasal 4 ayat 3 UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 ). Berikut ini contoh subjek wajib pajak yang harus melunasi pajak karena status kepemilikan objek yang tidak jelas.
a.       Subjek pajak bernam A memanfaatkan atau menggunakan bumi atau bangunanmilik orang lain bernam B bukan karena suatu hak berdasarkan UU atau bukan karena perjanjian, maka A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan bangunan tersebut yang akan ditetapkan sebagai wajib pajak.
b.      Suatu objek pajak ternyata masih dalam suatu sengketa kepemilikan di pengadilan , maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut yang akan ditetapkan sebagai wajib pajak.
c.       Subjek pajak dalam waktu lama berda di luar wilayah letak objek pajak, sedangkan untuk merawat objek pajak tersebut telah dikuasakan kepada orang lain, maka orang atau badan yang diberi kuasa akan ditunjuk sebagai wajib pajak.
Perlu diketahui bahwa pembayaran PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak ada kaitannya dengan status hak kepemilikan atas objek pajak.
4.      Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
               Pengaturan masalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000. Subjek BPHTB adalah mereka yang menerima pengalihan hak, badan maupun orang pribadi. Subjek pajak inilah yang dikenakan kewajiban membayar pajak, sehingga disebut menjadi wajib pajak.
                Subjek pajak yang telah memperoleh hak atas tanah dan abngunan, akan terutang pajak saat mereka memperolehnya. Saat yang menentukan terutangnya pajak tersebut diatur dalam pasal 9, yaitu untuk :
1.      Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani nya akta
2.      Tukar – menkar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
3.      Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
4.      Pemasukan dalam perseroan atau badan hokum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
5.      Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
6.      Lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang
7.      Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum yang tetap
8.      Hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan
9.      Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya
10.  Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak
11.  Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tanganinya akta.
Apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak, maka dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, direktur jenderal pajak dapat menerbitkan surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar apabila berdasarkan hasil pemerikasaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang bayar. Kekurangan akan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar.
5.      Subjek Bea Materai
               Pengaturan masalah bea meterai diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985. Dalam undang – undang tersebut, dijelaskan bahwa bea meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap suatu dokumen.
Dalam undang – undang bea meterai No. 13 Tahun 1985 ditegaskan bahwa be ameterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari suatu dokumen, kecuali pihak atau pihak – pihak yang bersangkutan menentukan lain. Lebih jelasnya diberikan contoh sebagai berikut :
a.       Dalam hal suatu dokumen dibuat sepihak, misalnya kuitansi, maka meterai terutang oleh penerima kuitansi.
b.      Dalam hal dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian dibawah tangan, masing – masing pihak terutang bea meterai dokumen yang diterimanya.
c.       Jika surat perjainjian dibuat dengan akta notaries, maka bea meterai yang terutang atas asli sahih yang disimpan oleh notaries maupun salinanya yang diperuntukkan pihak – pihak yang bersangkutan terutang oleh pihak – pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen tersebut, yang dalam contoh ini adalah pihak – pihak yang mengadakan perjanjian.
d.      Jika pihak atu pihak – pihak yang bersangkutan menentukan lain, maka be ameterai terutang oleh pihak atau pihak – pihak yang ditentukan dalam dokumen tersebut.
II.         OBJEK PAJAK
1.    Objek Pajak Penghasilan
             Objek PPh adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan untuk investasi maupunkonsumsi.
             Karena luasnya pengertian dan jenis – jenis penghasilan yang dapat diperoleh oleh subjek pajak, maka UU PPh mengatur lebih rinci pembagian objek pajak yang diatur dalam pasal – pasal yang penyebutannya lebih popular dengan menyebutkan pasal yang mengaturnya, yaitu sebagai berikut :


1.      PPh Pasal 21
mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pension, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.
Objek PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :
a.       Penghasialn yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pension bulanan, upah, hoborarium ( termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas ), premi bulanan, uan lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunajangan kehamilan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transportasi, tunjangan pajak, tunjangan iuran pension, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
b.      Penghasilan yang diteriam atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
c.       Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan
d.      Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua(THT), uang pesangon, dan pembayaran lainnya yang sejenis.
e.       Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.
f.       Dgaji dan tunjangan – tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat Negara, pegawai negeri sipil, serta uang pensiun dan tunjangan – tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda atau anak – anaknya.
Sementara itu, yang bukan objek PPh Pasal 21 adalah sebagai
                                 berikut :
a.       Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
b.      Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali yang diatur dalam pasal 5 ayat 2
c.       Iuran pensiun yang dibayarkan kepada pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan serta iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
d.      Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh pemerintah
e.       Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja
f.   Pemberian THT-Taspen dari PT Taspen kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.
2.      PPh Pasal 22
Mengatur mengenai pemungutan pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan adanya kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha lainnya.
Objek PPh Pasal 22 adalah :
a.         Penyerahan barang dan jasa kepada institusi pemerintah
b.        Kegiatan impor ke dalam daerah pabean
                          Sementara itu yang bukanobjek PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut :
a.         Impor barang dan jasa penyerahan barang yang berdasarkan ketentua perundang – undangan tidak terutang PPh.
b.        Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk, antara lain :
·      Barang perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asa timbale balik
·      Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang dinyatakan sebagai bukan subjek PPh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
·      Buku ilmu pengetahuan
·      Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, social, atau kebudayaan
·      Baran untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.
·      Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
·      Barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya.
3.      PPh Pasal 23
Mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasialn yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan negeri lainnya.
Objek PPh pasal 23 adalah :
a.       Dividen
b.      Bunga
c.       Royalty
d.      Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
e.       Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21 antara lain :
·      Jasa perancang interior dan jasa perancang pertanaman
·      Jasa akuntansi dan pembukuan
·      Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan
·      Jasa penebangan hutan
·      Jasa pengeboran
·      Jasa penunjang di bidang penambangan migas
·      Jasa penambangan dan penunjang di bidang penambangan migas
·      Jasa perantara
·      Jasa penilai
·      Jasa aktuaris
·      Jasa pengisian sulih suara
                            Sementara itu yang buakn termasuk objek PPh pasal 23 adalah :
a.    Penghasialn yang dibayar atau terutang kepada bank
b.    Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
c.    Dividen
d.   Bunga obligasi
e.    Bagian laba
·      Perusahaan kecil
·      Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek
f.     Sisa hasil usaha operasi
g.    Bunga simpanan
4.      PPh Pasal 26
Mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri atau BUT
Pada dasarnya pasal 26 sama dengan pasal 23 hanya saja dalam pasal 26 yang menerima penghasilan tersebut adalah wajib pajak luar negeri sedangkan pasal 23 wajib pajak dalam negeri.
2.    Objek pajak pertambahan Nilai
Adalah penyerahan atau kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.
Ada enam kegiatan yang ditegaskan UU PPN sebagai objek PPN, yaitu sebagai berikut :
a.       Penyerahan daerah di dalam pabean yang dilakukan pengusaha
b.      Impor BKP
c.       Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha
d.      Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
e.       Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
f.       Ekspor BKP oleh pengusaha kena pajak
Agar penyerahan barang dan jasa yang dikenakan pajak bias terkena PPN, atas penyerahan barang dan jasa tersebut harus memenuhi empat syarat yaitu,
a.       Yang diserahkan adalah BKP atau JKP
b.      Dilakukan di dalam daerah pabean
c.       Tindakan penyerahannya merupakan penyerahan kena pajak
d.      Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya sehari – hari
3.    Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Objek pajka PBB adalah benda tidak bergerak yaitu berupa bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Meliputi tanah perairan wilayah Indonesia. Bangunan adalah suatu konstruksi teknik yang ditanam atau dilihatkan secara tetap pada tanah dan perairan.
4.    Objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat berupa tanah dan bangunan atau bangunan.
5.    Objek bea materai
Objek dari materai adalah dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan pihak – pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA
B. Ilyas, Wirawan.2013.Hukum Pajak.Jakarta:Salemba Empat.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar