Selasa, 05 Agustus 2014

SEJARAH PERPAJAKAN DI INDONESIA



     Secara umum pemungutan pajak yang teratur dan permanen telah dikenakan pada masa kolonial. Tetapi pada masa kerajaan dahulu juga telah ada pungutan seperti pajak, pungutan seperti itu dipersembahkan kepada raja sebagai wujud rasa hormat dan upeti kepada raja, yang disampaikan rakyat di wilayah kerajaan maupun di wilayah jajahan, figur raja dalam hal ini dapat dipandang sebagi manifestasi dari kekuasaan tunggal kerajaan (negara).
Pada awal kemerdekaan pernah dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar bagi pajak peredaran (barang), yang dalam tahun 1951 diganti dengan pajak penjualan(PPn) 1951 Pengenaan pajak secara sitematis dan permanen, dimulai dengan pengenaan pajak terhadap tanah, hal ini telah ada pada zaman kolonial. Pajak ini disebut “Landrent” (sewa tanah) oleh Gubernur Jenderal Raffles dari Inggris. Pada masa penjajahan Belanda disebut “Landrente”. Peraturan tentang Landrente dikeluarkan tahun 1907 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Ordonansi Landrente. Pada tahun 1932, dikeluarkan Ordonansi Pajak Kekayaan (PKk) yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun1964.

 
Pada tahun 1960 dikeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 yang mengemukakan bahwa hukum atas tanah berlaku atas semua tanah di Indonesia, ditegaskan lagi dengan Keputusan Presidium Kabinet Tanggal 10 Februari Tahun 1967 Nomor 87/Kep/U/4/1967. dengan pemberian otonomi dan desentralisasi kepada pemerintah Daerah, Pajak Hasil Bumi kemudian namanya diubah menjadi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara No.PM.PPU 1-1-3 Tanggal 29 November 1965 yang berlakumulai1 November1965. Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang bernama tributum yang berlaku sampai dengan tahun 167 Sebelum Masehi.
Pengenaan pajak pajak penghasilan secara eksplisit yang diatur dalam suatu Undang-ai Income Tax baru dapat ditemukan di Inggris pada tahun 1799. Di Amerika Serikat, pajak penghasilan untuk pertama kali dikenal di New Plymouth pada tahun 1643, dimana dasar pengenaan pajak adalah " a person's faculty, personal faculties and abilitites",
Pada tahun 1646 di Massachusett dasar pengenaan pajak didasarkan pada "returns and gain". “Tersonal faculty and abilities" secara implisit adalah pengenaan pajak pengahasilan atas orang pribadi, sedangkan "Returns and gain" berkonotasi pada pajak penghasilan badan. Tonggak-tonggak penting dalam sejarah pajak di Amerika Serikat adalah Undang-Undang Pajak Federal tahun 1861 yang selanjutnya telah beberapa kali mengalami tax reform, terakhir dengan Tax Reform Act tahun 1986. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (tax return) yang dibuat pada tahun 1860-an berdasarkan Undang-Undang Pajak Federal tersebut telah dipergunakan sampai dengan tahun 1962.
Sejarah perpajakan di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa kurun waktu yaitu masa penjajahan Belanda, setelah merdeka sampai 1979, 1979 sampai tahun 1983, dan 1983 sampai sekarang. Pada masa penjajahan Belanda, sistem perpajakan menekankan fungsinya pada segi pemasukan keuangan untuk keperluan penjajahan di negri Belanda. Karena pajak ditarik dari rakyat untuk kepentingan pembangunan di Negri Belanda maka sistem pemungutan pajak yang dianut pada masa itu adalah sistem yang meletakkan dasar kekuatan administrasi perpajakan. Sistem ini menekankan bahwa jumlah pajak terutang, sepenuhnya ditentukan oleh aparat pajak. Kelemahan sistem ini adalah wajib pajak tidak diberikan kepercayaan sama sekali dalam penghitungan utang pajaknya. Aparat perpajakan memiliki wewenang yang sangat luas, sehingga sangat merugikan wajib pajak.
Sekalipun Indonesia telah merdeka, namun hukum perpajakan tidak banyak berubah. Perubahan yang dilakukan tidak mendasar, sehingga hukum pajak yang berlaku masih meletakkan landasannya pada kekuasaan administrasi parpajakan. Karena pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak maka pada tahun 1967 diperkenalkan sistem pemungutan pajak yang dikenal sistem MPS (Menghitung Pajak Sendiri) dan MPO (Menghitung Pajak Orang lsin) dengan undang-undang No. 867 junto Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 1967. Sistem pemungutan pajak dalam cara yang baru itu termasuk sistem self assessment.
Sejak tahun1983 telah berlaku undang-undang No.6 Tahun 1983, undang-undang No.7 Tahun 1983 dan Undang-undang No.8 Tahun 1983. Dalam undang-undang perpajakan tahun 1983 tersebut berlaku asas perpajakan Indonesia, yaitu :
1.      Asas kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak.
2.      Asas keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
3.      Asas kepastian hukum, wajib pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis.
4.      Asas kepercayaan penuh, masyarakat diberikan kepercayaan enuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk keaktifan pelaksanaan administrasi perpajakan.
Dengan berlakunya undang-undang NO. 6, 7 dan 8 Tahun 1983 maka sistem perpajakan Indonesia secara mutlak menganut sistem self assessment dan kewenangan aparat pajak tidak lagi seluas kewenangan yang diperolehnya dalam undang-undang perpajakan yang lama.
II.    PENGERTIAN PAJAK, RETRIBUSI DAN SUMBANGAN
1.      Pengertian Pajak
Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara khususnya kemakmuran rakyat.
2.      Pengertian Retribusi
Retribusi adalah iuran kepada Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang pengenaannya dapat di paksakan dan mendapat kontraprestasi secara langsung yang dipergunakan untuk keperluan pemerintah daerah.  Contoh : Retribusi Parkir, Galian Pasir, kebersihan
Karakteristik retribusi : 
1.      Retribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan-peraturan ( yang berlaku umum). 
2.      Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal langsung yang ditujukan pada individu yang membayarnya. 
3.      Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan. 
4.      Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.
3.      Pengertian Sumbangan
Sumbangan adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara pisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberanini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan. Contoh : Sumbangan Pembangunan Tempat Beribadah.

Karakteristik Sumbangan:
1.       Sumbangan dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikat umum 
2.      Dalam sumbangan, kontraprestasi diperoleh bukan karena membayarnya secara individual melainkan secara kelompok. 
3.      Pelaksanaannya dapat dipaksakan, tetapi tidak bersifat ekonomis sepertihalnya retribusi, melainkan hanya bersifat yuridis
III. PERANAN DAN FUNGSI PAJAK DALAM PEMBANGUNAN
Sebagai salah satu pendapatan Negara, pajak memiliki beberapa fungsi dan peranan yang cukup vital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini adalahfungsi dan peranan pajak untuk Negara.
1.   Fungsi Stabilitas
Fungsi stabilitas pajak yaitu pajak memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan laju inflasi. Fungsi stabilitas ini dapat berjalan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak seefisien mungkin.
2.      Fungsi Budgeeter ( Anggaran )
Fungsi budgeter pajak yaitu pajak menjalankan fungsinya untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pembangunan, belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya.

3.      Fungsi Retribusi Pendapatan
Fungsi retribusi pendapatan pajak yaitu pajak dipungut untuk digunakan membiayai semua kepentingan umum. Salah satunya adalah untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja yang bermanfaat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat luas.
4.      Fungsi Regulatif ( Mengatur )
Fungsi regulative pajak yaitu pemerintah memiliki peluang yang lebih baik untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Disini pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, seperti kebijakan pengurangan pajak dalam hal penanaman modal.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PAJAK DALAM TATA HUKUM NASIONAL
Hukum pajak merupakan bagian dari Hukum Tata Usaha Negara, namun Prof. Adriani menghendaki bahwa Hukum Pajak berdiri sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan yang terlepas dari Hukum Tata Usaha Negara karena Hukum Pajak mempunyai tugas yang bersifat lain dari pada hokum administrative pada umumnya, yaitu hokum pajak juga digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonoman dan mempunyai istilah-istilah tersendiri di bidang perpajakan. Namun kemandirian Hukum Pajak, umumnya dirasakan kurang tepat karena seolah-olah menyatakan bahwa Hukum Pajak berdiri terlepas dari hukum-hukum lainnya, padahal Hukum Pajak mempunyai hubungan dengan hukum lain seperti Hukum Perdata, Hukum Pudana, Prof. AdrianimenyatakanbahwaHukumPajakmendasarkantafsirannyaatasbagian-bagian lainnya dari Imu Hukum, tetapi ia tidak berdiri di bawah telapak kakinya.
V.    THE FOUR MAXIMS ADAM SMITH
1.      AsasEquality
equality berarti asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan dan didefinisikan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan harus adil, sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, tanpa memihak- mihak dan diskriminatif.

2.    AsasCertainty
Yang dimaksud dengan asas certainty adalah asas kepastian hokum dimana setiap pungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan Undang Undang dan tidak boleh ada penyimpangan.

3.      Asas Convinience of Payment (Asas Kesenangan)
Asas ini disebut juga dengan asas pemungutan pajak tepat waktu, yaitu pajak di pungut saat wajib pajak berada di saat yang baik dan sedang bahagia, misalnya saat baru menerima penghasilan ( pajak penghasilan ) atau memperoleh hadiah ( pajak hadiah ).

4.       AsasEficiency
Asas efficiency yaitu biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi biaya administrative pemungutan pajak lebih besar dari pada penerimaan pajak itu sendiri.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar